Pemerintah Bentuk Tim Bersama Tindaklanjuti Keterlambatan Tunjangan Guru

03/08/2013 (All day)

Jakarta -- Pemerintah akan membentuk tim bersama guna menindaklanjuti keterlambatan penyaluran tunjangan guru periode 2012. Pembentukan tim ini untuk mencari solusi agar dana-dana seperti ini nantinya tidak terhambat lagi penyalurannya dan jelas akuntabilitasnya.

 

“Telah dibahas bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Masing-masing kementerian akan mengusulkan dua orang untuk dibentuk tim bersama,” kata Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar di sela-sela pelantikan pejabat di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (8/03/2013).

RPP Lembaga Sensor Film, Kemdikbud Akomodir Masukan Insan Perfilman

03/07/2013 (All day)

Jakarta—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengakomodir masukan dari insan perfilman Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lembaga Sensor Film (LSF).

 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Kacung Marijan mengatakan, tugas pemerintah adalah memfasilitasi dengan tidak terlalu banyak mengatur untuk tumbuh dan berkembangnya film Indonesia yang bagus. Sebelum RPP ini disahkan, kata dia, pihaknya perlu mendengar masukan dari para pelaku film “Pada hari ini kita ingin memperoleh masukan pelaku insan perfilman. Kita sangat terbuka memperoleh masukan,” katanya pada rapat pembahasan RPP LSF di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (7/03/2013).

44.609 SD Pelaksana Kurikulum 2013 Dijaring Melalui Dapodik

03/05/2013 (All day)

Jakarta --- Dari 148.695 sekolah dasar seluruh Indonesia, sebanyak 44.609 (30 persen) diantaranya akan gunakan kurikulum 2013 di tahun ajaran 2013/2014. Perbandingan antara SD negeri dan swasta adalah 90 banding 10 persen. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud, Ibrahim Bafadal, di kantor Kemdikbud, Selasa (5/03).

Ibrahim menerangkan, pemilihan sekolah-sekolah tersebut, berbasis pada data pokok pendidikan (Dapodik), yang memenuhi kriteria. Kriteria pertama yaitu akreditasi, dimana ada dua level akreditasi yang digunakan untuk tahap pertama ini, yakni akreditasi A dan B.

Kedua, ketenagaan dan sumber daya manusia di sekolah tersebut harus lengkap. Di SD, ada enam guru kelas, satu kepala sekolah, guru agama, dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes). Dan ketiga, kriteria sarana dan prasarana. Sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. “Sekolah tidak harus mewah, tapi sarana dan prasarananya memadai, baik gurunya maupun sarana dan prasarananya,” terang Ibrahim pada Selasa (5/03) sore.